44 Ribu Tenaga Kontruksi di Palembang Belum Tersertifikasi, BJW II Gelar Sertifikasi TKK

44 Ribu Tenaga Kontruksi di Palembang Belum Tersertifikasi, BJW II Gelar Sertifikasi TKK

DUTANETT – Sebanyak 200 ribu tenaga konstruksi di Sumsel, baru sekitar 13 ribu yang mengantongi sertifikasi. Kondisi itu membuat daya saing tenaga konstruksi asal Sumsel menjadi rendah.

Padahal, di setiap proyek pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan dan bangunan. Penyedia jasa dalam hal ini kontraktor wajib menggunakan tenaga kerja yang bersertifikasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Provinsi Sumsel, Basyaruddin Ahmad mengatakan sertifikasi tenaga kerja terampil di bidang konstruksi terus dikebut. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang memperbanyak pelatihan dan uji sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi (TKK).

“Untuk kota Palembang saja, baru sekitar 6 ribu pekerja konstruksi yang sudah tersertifikasi. Sisanya masih 44 ribu lagi yang belum dan ini terus kami kejar,” kata Basyaruddin saat dibincangi, kemarin (2/12).

Untuk penerbitan sertifikasi keseluruhan, kata Basyaruddin, tidak bisa dipenuhi pada tahun ini. Namun, ke depannya pihaknya akan membuat berbagai program agar seluruh tenaga kerja konstruksi mulai dari tukang bangunan dan lainnya bisa mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi tersebut, menurtnya sangat penting bagi tenaga kerja terampil agar bisa berkompetisi dengan tenaga kerja lainnya baik dari Jawa maupun dari daerah lainnya.

“Berdasarkan aturan seluruh proyek pembangunan infrastruktur wajib menggunakan tenaga kerja bersertifikasi. Nah, bagaimana tenaga kerja konstruksi kita bisa bersaing kalu belum ada sertifikasi keahliannya,” katanya.

Sehingga, banyak proyek pembangunan yang dilakukan di Sumsel khususnya proyek strategis nasional menggunakan tenaga kerja dari pulau Jawa. Sebab, kontraktor kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang bersertifikasi.

“Kalau sudah bersertifikasi semua, tenaga kerja lokal kan bisa dipakai. Inilah yang ingin kita kejar. Sehingga proyek pembangunan yang dilakukan di Sumsel memberikan dampak bagi masyarakat daerah,” terangnya.

Basyaruddin mengungkapkan pihaknya saat ini bersama kabupaten/kota tengah melakukan pendataan terhadap tenaga kerja konstruksi yang ada di Sumsel. Sehingga nantinya bisa diklasifikasi. Mana tenaga kerja yang bekerja di perusahaan ataupun perorangan. Pendataan itu penting. Untuk menentukan mana pekerja yang akan disubsidi sertifikasinya dan mana yang harus dibebankan ke perusahaan atau penyedia jasa konstruksi.

“Kalau hanya mengandalkan APBD kan tidak sanggup biayanya kalau gratis semua. Makanya akan kita combine. Ada yang gratis dan ada yang berbayar,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pengendalian Mutu Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Kementerian PUPR, Bayu Dwi Samudra mengatakan biaya untuk sertifikasi TKK Terampil secara reguler sekitar Rp300 ribu.

Kementerian terus mendorong sertifikasi tersebut dengan memberikan subsidi bagi pekerja. Sehingga biaya setelah disubsidi mencapai Rp160 ribu.

“Kami tahun ini mendapat kuota sebanyak 25.500 sertifikat bagi TKK. Itu untuk lima provinsi di wilayah kerja kami yakni Sumsel, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung. Pembagian kuota sangat tergantung keaktifan dari pemerintah daerah setempat,” terangnya.

Bayu mengatakan pemberian subsidi akan dilihat dari targetnya. Biasanya subsidi akan diberikan kepada tukang bangunan kecamatan. Tetapi untuk pekerja yang sudah dikontrak oleh perusahaan, itu dibebankan ke penyedia jasa.

“Kan untuk proyek infrastruktur ini kan tidak hanya dikerjakan oleh kontraktor besar. Tapi ada juga program infrastruktur berbasis masyarakat seperti Kotaku, Sanimas dan lainnya. Itu biasanya dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Inilah yang akan kita subsidi,”pungkasnya.

Tags: , , ,
banner 468x60